Lowongan Kerja Advokat Denpasr

Denpasar-SLO Saat ini kami membuka lowongan perkerjaan Junior Advokat di Wilayah Kota Denpasar, Bali, dengan kualifikasi sebagaimana dipaparkan di atas. Tentu ada penawaran menarik bagi yang berminat. Sekian & Terima Kasih

 

Kirim surat lamaran ke alamat email: info@sarilawoffice

Untuk informasi lebih lanjut hubungi No. HP. 081-238-097-43

Follow Media Sosial Kami

Untuk mendapat update terkait konten hukum terbaru kami

 

Jangan Panik bila ada Laporan Polisi!

Jangan Panik bila ada Laporan Polisi!

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan;

Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

  1. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
  2. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Laporan/Pengaduan yang sering dijumpai yakni laporan polisi atas Dumas (Pengaduan Masyarakat) yang termasuk dalam laporan polisi model B (laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat). Laporan yang sampaikan kepada kepolisian akan dilakukan Penyelidikan melalui gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut merupakan tindak Pidana atau Bukan tindak pidana (Pasal 9 ayat 1).

Setelah ada gelar perkara penyelidikan dan pihak kepolisian berpendapat laporan/pengaduan yang sampaikan merupakan tindak pidana, maka selanjutnya kepolisian akan melakukan penyidikan. Apabila semua berkas lengkap dan alat bukti cukup, maka akan dilanjutkan pada tahapan penuntutan dan persidangan hingga pada pembaca putusan dan penjatuhan hukuman.

Jadi selama proses penyelidikan, penyidikan dan rangkaian pemeriksaan lainnya baik sebagai saksi atau tersangka, harus dipersiapkan dengan baik. Kita sebagai terlapor harus menyampaikan apa saja yang diketahui dari sudut pandang kita terkait laporan tersebut dengan didukung bukti yang cukup agar kepolisian tidak menilai suatu tindakan pidana dari apa yang disampaikan oleh pelapor saja melainkan dari kedua pihak sehingga polisi dapat menentukan apakah laporan terbukti kebenarannya.

Sebagai pihak terlapor, saat menerima laporan polisi sebaiknya jangan panik, tenang dan cek kebenaran isi laporan tersebut dan pikirkan kembali apa yang menjadi alasan terbitnya laporan tersebut. Selanjutnya koordinasikan hal kepada penasihat hukum agar dapat menentukan langkah hukum yang tepat guna meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari laporan polisi tersebut serta diharapkan permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan baik.

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Follow Media Sosial Kami

Untuk mendapat update terkait konten hukum terbaru kami

 

Dibawa Kemana Uang Sisa Hasil Lelang Agunan Debitur?

Dibawa Kemana Uang Sisa Hasil Lelang Agunan Debitur?

Pada saat Bank melakukan lelang agunan milik Debitur sebagai upaya penyelesaian kredit macet, tak jarang nominal hasil lelang akan lebih besar daripada limit lelang/ utang Debitur. Hasil lelang nantinya akan dikurangi utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul dan sudah di perjanjikan di suatu perjanjian kredit. Jika setelah dikurangi dengan segala biaya dan kewajiban Debitur, ternyata hasil bersih lelang masih ada sisa, maka itu adalah HAK dari Debitur!

Bank sebagai Kreditur harus mempunyai itikad baik untuk mengemba­likan sisa hasil bersih penjualan lelang kepada Debitur, juga untuk mencegah masalah hukum yang mungkin timbul karena itu. Di sisi lain, Debitur belum tentu mau menerima pengembalian sisa hasil bersih penjualan lelang dengan berbagai alasan, salah satunya dengan alasan Debitur: ‘jika saya menerima pengembalian sisa hasil bersih penjualan lelang ini, artinya saya setuju dong agunan saya di lelang?’ jika sudah pada kondisi seprti ini, apa yang harus dilakukan Bank?

Jawabannya adalah, Bank dapat melakukan penawaran pembayaran disertai dengan penitipan (konsinyasi) melalui Pengadilan Negeri setempat, yang diajukan dalam format Permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdata. Tujuannya adalah membebas­kan Bank dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang. Dengan adanya permohonan konsinyasi pada Pengadilan Negeri, akan menunjukkan adanya itikad baik dari Bank sebagai Kreditur untuk mengembalikan sisa hasil bersih penjualan lelang agunan milik Debitur, dan tentu akan menjadi mitigasi resiko masalah hukum yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Follow Media Sosial Kami

Untuk mendapat update terkait konten hukum terbaru kami

 

Debitur Perorangan Membuat Perjanjian Kredit dengan Agunan atas Nama PT? emang bisa?

Debitur Perorangan Membuat Perjanjian Kredit dengan Agunan atas Nama PT? emang bisa?

Ada Perjanjian Kredit, wajib diperlukan adanya suatu jaminan, tak jarang obyek yang dijadikan jaminan adalah milik orang lain/pihak ketiga, bukan milik Debitur itu sendiri, yang mana harus disepakati awal. Pihak ketiga sebagai pemilik jaminan juga bisa berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Lalu apakah bisa Debitur perorangan membuat Perjanjian Kredit untuk dirinya sendiri dengan jaminan atas nama PT?

Jawabannya adalah bisa, jika Debitur adalah anggota Direksi PT dan hal itu diatur dalam akta pendirian PT tersebut.

Pada umumnya hal ini diatur pada akta pendirian PT, dengan disebutkan salah satu wewenang Anggota Direksi/Direktur Utama seperti ‘menjaminkan aset PT sebagai agunan untuk dan atas namanya dengan persetujuan Dewan Komisaris’.

Namun hal seperti ini jarang terjadi, maka Bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian jika akan mem berikan kredit pada Debitur dengan agunan atas nama PT. Demikian penjelasan singkat mengenai agunan atas nama PT dan semoga bermanfaat.

Follow Media Sosial Kami

Untuk mendapat update terkait konten hukum terbaru kami

 

Jangan Eksekusi Sendiri Tanpa Melalui Pengadilan

Jangan Eksekusi Sendiri Tanpa Melalui Pengadilan

Ketika kita membeli rumah/bangunan melalui lelang, tak jarang rumah/bangunan itu masih ditempati oleh peng­huni lamanya, dan tidak mau pergi secara sukarela. Sa­tu-satunya cara adalah mengeksekusi melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan permohonan eksekusi riil/pen­gosongan ke Ketua Pengadilan Negeri.

Tapi, apakah bisa pemenang lelang mengeksekusi sendi­ri rumah/bangunan itu tanpa melalui pengadilan?

Jawabannya adalah TIDAK, karena tindakan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan bisa sampai ke ranah pidana.

Seperti yang dapat kita lihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 2192K/Pdt/2013, meskipun benar Tergugat IV adalah pemenang lelang, akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa semaunya masuk dan menguasai objek lelang.

Tindakan “eksekusi” secara melawan hukum oleh pe­menang lelang dapat berpotensi diajukannya gugatan atau dilaporkan oleh penghuni lamanya. Hal ini tentu akan merugikan pemenang lelang.

Follow Media Sosial Kami

Untuk mendapat update terkait konten hukum terbaru kami