Heboh! Putusan MK Warnai Tahun Politik

Indonesia saat ini sedang menyambut tahun politik. Pemilihan umum yang menjadi pesta demokrasi tinggal menghitung beberapa bulan lagi.

Berbagai partai politik di Indonesia terpantau sudah membentuk koalisi terhadap bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang mereka usung.

Tiga pasang nama bacapres dan bacawapres telah dikantongi.

Menariknya adalah salah satu pasangan bacapres dan bacawapres sebelum resmi diumumkan di hadapan publik sempat terkendala pada persyaratan usia.

Persyaratan usia tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 169 huruf q menyatakan bahwa berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Melihat kondisi tersebut secara kebetulan dua orang anak muda mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Anak muda tersebut Bernama Almas Tsaqibbiru dan Arkaan Wahyu.

Dikutip dari situs hukumonline.com (2023) MK diketahui mengabulkan sebagian permohonan (MK No.90/PUU-XXI/2023) pemohon atau dua anak muda itu dan memberikan tambahan norma baru pada syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Padahal sebelumnya dalam putusan perkara (Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023) yang mempersoalkan pasal yang sama MK diketahui menolak.

3 Jenis Putusan Pengadilan dalam Hukum Acara Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak menuai pro dan kontra di masyarakat.

Dalam kasus gugatan Almas Tsaqibbiru dan Arkaan Wahyu ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon.

Artinya tidak semua petitum dikabulkan oleh yang majelis hakim sehingga disebut gugatan dikabulkan sebagian.

Ditambahkan dalam situs bbc.com 2023 bahwa terhadap gugatan Almas dan Arkaan, MK memutus bahwa Pasal 169 huruf q tidak melanggar konstitusi selama dimaknai ‘siapapun yang berusia di bawah 40 tahun tapi pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu’.

Dikabulkannya sebagian petitum pemohon oleh MK ini dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah gugatan dikabulkan.

Dikutip dari hukumonline.com (2011) bahwa dalam Hukum Acara Perdata, putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi 3 hal yakni:

1. Gugatan Dikabulkan

Menurut pakar hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)/Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”).

Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

2. Gugatan Ditolak

Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.

Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

3. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:

  1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
  2. gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
  3. gugatan mengandung cacat atau obscuur libel; atau
  4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Dampak Putusan MK

Sehubungan dengan adanya Putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum tentu sangat terdampak.

Pasalnya, dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum memiliki dasar hukum yang mengatur terselenggaranya pesta demokrasi tersebut, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Kondisi ini membuat KPU melakukan revisi pada PKPU No. 19 Tahun 2023 tersebut.

Seperti dikutip dari republika.co.id (2023) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai putusan usia minimal capres/cawapres membawa konsekuensi keharusan mengubah peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai syarat administratif pencalonan.

Pertanyaannya, apakah sahabat SLO sepakat dengan putusan MK tersebut? Yuk diskusi di kolom komentar.

Sumber:

Rizki, M.J. (2023). Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres. Diakses melalui situs hukumonline.com pada tanggal 25 Oktober 2023

Kusumasari, D. (2023). Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima. Diakses melalui situs hukumonline.com pada tanggal 25 Oktober 2023

Anonim (2023). Langkah KPU Setelah Putusan MK Soal Usia Capres Cawapres. Diakses melalui situs republika.id pada tanggal 25 Oktober 2023

Penulis:

Admin Sari Law Office/Nararya Prasetya Putra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe sekarang!

Konsultasi Sekarang!
Terima kasih telah mengunjungi Website Kantor Hukum Sari Law Office

Silahkan lanjutkan melalui chat
Klik Konsultasi Sekarang (GRATIS)! 👇